Membangun Ketangguhan Sosial-Ekonomi Perdesaan

09 Desember 2025

Lokakarya sosialisasi dan konsultasi program bersama Pemerintah Desa dan Kabupaten Gunungkidul (©ASB Indonesia 2016)

Dampak bencana tidak berhenti pada jatuhnya korban jiwa atau pun korban luka. Lebih luas, bencana dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dirintis sejak lama dan mengancam kesejahteraan hidup masyarakat. Karenanya, upaya membangun ketangguhan tidak dapat diukur melalui praktik-praktik kesiapsiagaan bencana semata. Pilar-pilar ketangguhan harus dibangun di semua sendi, mensyaratkan kerja sama dari beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan semua unsur masyarakat, tidak terkecuali kelompok-kelompok paling berisiko.

Melalui program “Membangun ketangguhan di Indonesia: Mengintegrasikan inklusi dan manajemen risiko dalam pembangunan perdesaan,” ASB mendukung upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sekaligus menjaga sumber daya dan hasil pembangunan di 2 wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan DI. Yogyakarta. Diimplementasikan sejak November 2016 hingga berakhir pada Oktober 2019 lalu, program ini melibatkan 2 desa di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan 2 desa di Kabupaten Gunungkidul, DI. Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, ASB bermitra dengan Paluma Nusantara, sebuah organisasi lokal yang telah memiliki pengalaman dan keahlian untuk mendampingi kelompok-kelompok perempuan dalam mengembangkan usaha mikro, agribisnis, dan pelestarian lingkungan.

Beragam ancaman bencana berisiko mengganggu proses pembangunan di 4 desa yang menjadi wilayah kerja program ini. Kekeringan dan tanah longsor terjadi hampir setiap tahun di wilayah Desa Katongan dan Rejosari di Gunungkidul. Sedangkan Desa Bangunsari dan Sidamulih di Ciamis sering berhadapan dengan banjir yang mengancam tempat tinggal serta hasil pertanian warga. Di bawah kerangka program kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan melalui kemitraan bersama Paluma Nusantara serta Pemerintah Daerah, ASB berupaya untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam membangun ketangguhan sosial-ekonomi yang inklusif dan partisipatif.

Semua desa yang menjadi wilayah kerja program kini telah memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan dukungan alokasi dana desa. Forum ini juga yang telah memfasilitasi negosiasi dan koordinasi dalam proses relokasi 14 rumah tangga yang tinggal di wilayah rawan longsor ke area yang lebih aman. Kegiatan pengurangan risiko bencana juga menjangkau 50 sekolah yang berada di wilayah administratif desa. 34 diantaranya kini telah memiliki Tim Kesiapsiagaan Bencana serta rencana penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan mekanisme peringatan dini yang inklusif.

Integrasi upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pengelolaan ekonomi masyarakat desa juga dilakukan melalui pengembangan rencana dan strategi bisnis yang sadar-risiko. Pendampingan dan proses peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi dan penghasilan, melainkan juga pada mekanisme untuk mengantisipasi ancaman bencana yang dihadapi. Setiap BUMDES juga didorong untuk mengupayakan proses pengelolaan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan. Selain melalui pengembangan pertanian dan peternakan organik, BUMDES juga diajak untuk menggali potensi diversifkasi hasil produksi guna mengoptimalkan hasil sumber daya alam unggulan, serta mengolah limbah produksi menjadi produk layak jual.

Inklusi menjadi nafas dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam program kemitraan ini. Pelibatan kelompok paling berisiko, khususnya penyandang disabilitas, menjadi kunci capaian utama program. Penyandang disabilitas yang sebelumnya seringkali ‘terlupakan’ dalam beragam kegiatan pembangunan desa kini telah memiliki ruang tumbuh dengan terbentuknya Forum Penyandang Disabilitas di masing-masing desa. Forum ini telah menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa, upaya pengurangan risiko bencana, serta pengembangan ekonomi. Setiap desa kini juga telah memiliki mekanisme pengalokasian dana untuk memfasilitasi kegiatan rutin Forum Penyandang Disabilitas. Di Gunungkidul, Forum Penyandang Disabilitas Desa Rejosari dan Katongan terlibat aktif dalam inisiasi Forum Disabilitas Tangguh Bencana (FDTB) tingkat kabupaten. Selain itu, penyandang disabilitas juga ambil bagian dalam pengembangan unit-unit usaha di BUMDES, membukakan peluang bagi peningkatan kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi.

Integrasi inklusi dan manajemen risiko ke dalam pengembangan sosial-ekonomi perdesaan merupakan kunci dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa pertimbangan manajemen risiko, hasil-hasil pembangunan dapat hancur dalam sekejap karena bencana. Dan tanpa inklusi, pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif dan hasil-hasilnya tidak dapat dirasakan oleh semua unsur masyarakat. Pelaksanaan program ini menjadi pembuktian bahwa keterlibatan dan komitmen semua pihak dapat terbangun dengan harmonis dan berbuah manis. Dalam lokakarya diseminasi hasil pembelajaran, 10 desa yang bertetangga dengan 4 desa wilayah kerja menyatakan komitmennya untuk mereplikasi pendekatan serupa dalam pengembangan BUMDES di desa masing-masing.